Tingkatkan Kemampuan Mitigasi Resiko, BPSDM Jatim Gelar Diklat Dasar Manajemen Bencana

SURABAYA – Potensi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia tidak mudah diprediksi. Karena itu, dibutuhkan mitigasi bencana yang baik untuk mengantisipasi berbagai bencana, seperti gempa bumi, tsunami, tanah longsor, ataupun banjir. 

Mitigasi penting diperkuat untuk meminimalisir dampak bencana baik korban jiwa maupun kerugiaan materiil. Karena itu, dibutuhkan upaya strategis, sistematis dan terprogram untuk mitigasi bencana tersebut.

Salah satu langkah yang dilakukan Pemprov Jatim melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ialah menggelar Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen   Bencana   bagi   petugas   mitigasi  Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-Jawa Timur, Senin (16/5/2022).

Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai mengatakan, institusi yang dia pimpin merupakan pusat pengembangan kompetensi ASN se Jatim. Karena itu, penguatan kompetensi dalam mitigasi bencana penting dimiliki oleh ASN yang memiliki tupoksi di bidang kebencanaan. Dalam hal ini adalah BPBD, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.

"Kita berharap melalui diklat ini wawasan dan pemahaman ASN tentang kebencanaan dapat terus ditingkatkan. Sebab, diklat ini penting untuk menambah keterampilan  para  petugas  mitigasi  kebencanaan  di lapangan sehingga tercipta kinerja ASN yang lebih profesional," ujar Aries. 

Kegiatan Diklat Dasar Manajemen Bencana tersebut diikuti sebanyak 30 orang peserta dari BPBD Pemkab se Jatim serta Pemkot Batu dan Pemkot Probolinggo. Diklat dilaksanakan mulai 16 sampai 25 Mei 2022 di BPSDM Jatim. 

Kabid Pengembangan Diklat  Kompetensi Teknis BPSDM Jatim Dyah Purnamawati dalam sambutannya mengatakan, proses diklat dilaksanakan dengan mekanisme pembelajaran di kelas dan study lapangan di best practice yang terpilih. Adapun narasumber berasal dari BPSDM Provinsi Jatim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BPBD Jatim dan pakar kebencanaan dan mitigasi.

Pihaknya berharap agar peserta memanfaatkan setiap materi yang disampaikan oleh pengajar. Pentingnya diklat ini juga lantaran  Indeks Resiko Bencana  (IRB) se-bagai merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemprov Jatim.

"Karena itu Pemprov  bersama tiga 38 daerah di Jatim diharapkan dapat bersinergi untuk meningkatkan IKD (Indeks Kapasitas/Ketahanan Daerah). Daerah diharapkan sudah bisa mandiri dalam menyelenggarakan penilaian IKD di wilayah masing-masing," ujar dia.

Dyah menambahkan, pelatihan ini penting untuk meningkatkan kemampuan dan skill para petugas kebencanaan dan mitigasi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota di Jatim. Sehingga pemerintah dapat memberikan pelayanan masyarakat yang lebih cepat dan kolaboratif bersama masyarakat terdampak bencana.*