JAKARTA - Masa Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tk.I bagi angkatan ke-53 telah memasuki tahap pamungkas. Pada tahap ini, sebanyak 41 peserta PKN Tk.I angkatan ke-53 menyampaikan Policy Brief kepada Menteri Koordinator Pembangunan  Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI Prof Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Policy Brief diserahkan secara simbolis oleh Ketua Kelas PKN Tk.I Angkatan 53 Aries Agung Paewai kepada Menko PMK RI. Dalam rekomendasi tersebut, Aries menjelaskan, peserta PKN Tk.I angkatan 53 mengusulkan terwujudnya zona kebudayaan di instansi kementerian/ lembaga/ dinas dan satuan pendidikan. Zona kebudayaan merupakan praktik kerja dengan menerapkan nilai budaya Bangsa Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai sarana mewujudkan integrasi bangsa.

"Kami mengusulkan agar zona kebudayaan ini menjadi salah satu instrumen dalam penilaian reformasi birokrasi oleh Kementerian PAN-RB," ujar Aries yang kini menjabat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim.

Sebagai rencana tindak lanjut rekomendasi ini, lanjut Aries, peserta PKN Tk.I mengharapkan Kemenko PMK untuk menjadi koordinator penyiapan zona kebudayaan. Harapannya, setiap instansi pemerintah maupun satuan pendidikan dapat mengedepankan strategi kebudayaan dalam merumuskan kebijakan publik di instansi masing-masing.

"Dalam rekomendasi kami peserta PKN Tk.I juga berharap agar kebijakan publik tentang zona kebudayaan dalam rancangan Perpres  tentang Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan yang saat ini tengah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI," ujar Aries.

Rekomendasi terkait zona kebudayaan ini diusung peserta PKN Tk.I angkatan 53 lantaran kebudayaan dinilai masih belum masuk dalam kebijakan prioritas pemerintah. Di sisi lain, perlindungan, pemanfaatan dan pembinaan budaya belum dikelola secara terpadu oleh lintas stakeholder.

"Baik pemerintah maupun di masyarakat masih belum melihat budaya sebagai sesuatu yang begitu penting. Sehingga, ketahanan sosial budaya juga belum terlaksana secara optimal," jelas Aries.

Menerima policy brief tersebut, Menko PMK Prof Muhadjir Effendy menyampaikan apresiasinya atas perhatian para peserta PKN Tk.I yang begitu tinggi terhadap pengembangan kebudayaan di Indonesia. 

"Semoga ini dapat menjadi perhatian yang baik bagi pemerintah untuk meningkatkan integrasi bangsa dengan memperkuat basis kebudayaan di masyarakat yang ditanamkan sejak dini hingga di lingkungan instansi pemerintahan," ujar Muhadjir yang juga mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang tersebut.

Salah satu implementasi yang bisa dilaksanakan oleh instansi pemerintah maupun satuan pendidikan ialah penggunaan pakaian khas adat pada hari-hari tertentu.  Selain itu, upaya menggali dan mengenali potensi budaya disetiap momentum resmi. "Banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperkuat integrasi bangsa dengan sendi-sendi budaya bangsa kita yg sangat beraneka ragam," tutur Muhadjir.

Sementara itu, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi LAN RI Dr Basseng menuturkan,  policy brief ini telah selaras dengan tema PKN Tk.I yang mengusung 'Strategi Kebudayaan dalam Memperkuat Integrasi Bangsa'.

"Saat ini, gelombang perubahan begitu dahsyat diiringi hadirnya budaya asing yang tidak kompatibel dengan budaya bangsa. Sehingga berpotensi pada terciptanya disintegrasi dan keterbelahan budaya," sambung Basseng.

Berdasarkan tema tersebut, penyusunan policy brief oleh peserta juga telah melewati proses benchmarking secara virtual ke Australia dan Turki pada tanggal 10 - 14 Mei 2022. Kemudian pada tanggal 22 - 25 Mei 2022 peserta juga melakukan kunjungan ke Istana Sultan Hamengkubuwono X di Yogyakarta, dan menerima masukan dari Guru Besar Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada untuk memperdalam konten policy briefnya.

"Kami dengan hormat mohon perkenan Bapak Menteri untuk dapat memberikan pencerahan sekaligus pendalaman pada isu-isu dimaksud dan isu-isu terkini di bidang kebudayaan," pungkas Basseng.

Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Sekretaris Menko PMK dan Deputi V Kemenko PMK, Deputi Kebijakan dan Inovasi LAN RI, Kapus Bangkom dan Pimnas Manajerial ASN LAN RI serta para Widyaisawara Ahli Utama LAN RI.

Sementara itu, 41 peserta PKN Tk.I angkatan 53 ini berasal dari 19 instansi pemerintah se Indonesia. Antara lain, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan RI, Badan Intilejen Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana,
Bawaslu RI, Kompolnas, Badan Pusat Statistik, Dewan Ketahanan Nasional, BP2MI, Badan Narkotika Nasional, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Gorontalo, Pemprov Kalimantan Timur dan Pemprov Papua Barat.