Ingatkan Kembali Perpres 80 Tahun 2019 dan Tujuh Prioritas Pembangunan 2023

MALANG - Mengawali tahun anggaran 2023, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh jajaran OPD Pemprov Jatim untuk mengupgrade kemampuannya menuju birokrasi kelas dunia (World Class Bureaucracy).

Untuk itu, Gubernur Khofifah mengajak para jajaran kepala OPD Pemprov Jatim untuk mengikuti Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur di Ballroom Hotel Grand Mercure Malang, Rabu (11/1). 

"Kita mengawali Tahun Anggaran 2023 dengan membangun satu semangat bersama untuk memaksimalkan seluruh kinerja yang bisa kita kolaborasikan. Agar bisa membawa kapal pembangunan Jawa Timur semakin maju menuju World Class Bureaucracy," ucapnya saat membuka kegiatan. 

Dalam kesempatan itu, Khofifah kembali memgingatkan terkait Peraturan Presiden (Perpres) No. 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gerbang Kertasusila dan Sekitarnya, Kawasan BTS, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan. 

"Ini menjadi pengingat kita semua. Maka saya minta tolong semua mempelajari ulang titik-titik sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tolong kali ini dimaksimalkan untuk pencerahan pengembangan dan perluasan perspektif dari para narasumber yang sudah berkenan hadir," jelasnya. 

Kemudian, mantan Menteri Sosial RI itu juga menekankan Tujuh Prioritas Utama Pembangunan Jatim 2023. Yang di antaranya adalah pemulihan ekonomi kerakyatan, penguatan konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas, dan daya daya saing ketenagakerjaan, serta pengentasan kemiskinan.

Adapula peningkatan kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal, peningkatan kemandirian pangan dan pengelolaan sumber daya energi, peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat di Jatim

"Saya minta tolong semua menggali, semua menyisir, semua melakukan pendalaman. Sampai kepada bagaimana kita harus punya strong partnership dengan OPD dan Forkopimda untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," jelasnya. 

Lebih jauh, Khofifah mengatakan bahwa tantangan yang ada bisa dijawab dengan inisiatif, kolaborasi, dan inovasi (IKI). Ia juga menerangkan, hal itu berseiring dengan transformasi yang ia harapkan dapat dilakukan oleh JPT. 

"Ada 80.330 ASN dan non ASN di Jatim yang sangat tergantung kepada kinerja dan inovasi para kepala OPD. Jadi kita harus memahami bahwa di belakang mereka itu ada tim yang luar biasa besarnya. Maka harus siap mendengar, siap memberikan arahan, dan harus juga turun tangan di lini bawah," terangnya. 

"Kalau bahasa anak pesantren, 'sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri'. Maka kitalah yang harus menginisiasi inovasi, jangan menunggu perubahan dari langit," lanjut Khofifah. 

Selain itu, gubernur perempuan pertama Jatim itu mengatakan, mengubah mindset merupakan langkah yang vital. Sebab, banyak perubahan yang dapat dicapai dengan berani mengubah sistem ataupun mengambil keputusan. 

Contoh yang sangat prominent, ungkap Khofifah, adalah bagaimana Pemprov Jatim berhasil merealisasikan pendapatan 2022 hingga 107,48% atau Rp 31,77 triliun dari total perencanaan Rp 29,56 triliun. Sedangkan, total belanja mencapai 94,02% dengan realisasi 31,59 triliun dari total perencanaan Rp 33,60 triliun. 

"Ada hal menarik yang membuat kita menjadi tujuan studi banding daerah lain. Karena sebetulnya kita memberikan subsidi, tapi ternyata itu menghasilkan banyak income baru. Yaitu saat kita melakukan pemutihan dari pajak kendaraan bermotor," imbuhnya. 

Subsidi APBD yang dikeluarkan saat 2022 lalu hanya berkisar Rp 168 miliar. Akan tetapi, income yang didapat Jatim mencapai Rp 1,1 triliun sehingga banyak provinsi lain yang sudah mengikuti pola yang ada. 

Berpesan Untuk Menyerap Materi Refreshment Semaksimal Mungkin

Sebagai informasi, Refreshment Manajemen Pemerintah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur diikuti oleh 61 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II. 

Dalam tiga hari pelaksanaannya, peserta akan mengikuti 11 materi. Yang mana, pada pembukaan di hari pertama ini, terdapat empat materi yang akan disampaikan. 

Antara lain materi Penguatan Analisis Data dan IT dalam mendukung Pelayanan Pemerintah Daerah oleh Head of Bussiness Data Platform Grab Ainun Najib, serta Pimpinan Transformasi di Era Persaingan Global oleh Founder and Executive Chairman Markplus, Inc. Hermawan Kartajaya. 

Setelahnya, para peserta beserta pasangannya mengikuti materi Etika dan Tata Krama Pergaulan Internasional dan Table Manner yang diberikan oleh John Robert Powers. 

Tak hanya itu, ada pula materi Kepemimpinan Reformasi Birokrasi Tematik oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenpanRB RI Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto. Yang mana, dalam paparannya, Erwan menekankan pentingnya digitalisasi sistem pada birokrasi. 

"Ini salah satu program Kemenpan RB yang kami susun berdasarkan arahan Pak Presiden. Ada tujuh poin yang berfokus pada reformasi birokrasi tematik. Salah satunya jelas transformasi profesionalisme ASN maupun non ASN yang meliputi penyederhanaan birokrasi," ujarnya. 

Untuk itu, Khofifah berpesan kepada para peserta untuk benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan semua narasumber. Karena itu, para peserta wajib mengikuti setiap sesi dari pertemuan ini mulai dari awal hingga akhir. Sehingga World Class Bureaucracy dapat diterapkan secara menyeluruh. 

"Mendapatkan narasumber seperti ini tidak mudah. Oleh karena itu, tolong betul-betul didalami untuk kita sendiri dan sangu bekerja setahun ke depan. Bagaimana komunikasi yang efektif dan efisien ini bisa dikomunikasikan di antara kita dan menyampaikan hasilnya ke publik," pesan Khofifah. 

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Sekretaris Daerah Prov. Jatim Adhy Karyono. 

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim Aries Agung Paewai menjelaskan, agenda Refreshment Manajemen Pemerintah 2023 ini merupakan inisiatif Gubernur Khofifah agar pemimpin di tiap-tiap OPD lebih siap menjalankan program. Momentum ini sangat tepat lantaran dimulai di awal tahun anggaran. Sehingga, program-program dapat berjalan efektif sejak triwulan pertama berjalan.

Untuk mendorong percepatan itu, Aries mengaku BPSDM sengaja menyiapkan materi yang sesuai kebutuhan OPD sekaligus narasumber yang kompeten di bidangnya. Beberapa di antaranya ialah Hermawan Kertajaya dengan tema Pemimpin Transformatif di Era Persaingan Global, Jhon Robert Power tentang Etika dan Tatakrama Internasional, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Dr Agus Fatoni tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah.

Selain itu, juga hadir Founder Rumah Perubahan Prof Rhenald Kasali tentang Pemimpin yang Adaptif dan Produktif di era Double Disruption, Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Dr Yusharto Huntoyungo yang membawakan materi Inovasi Tolak Ukur Pemerintah Daerah yang Efektif, Akhyari Hananto dari Good News From Indonesia tentang Penggunaan Media Sosial yang tepat bagi Instansi Pemerintah Daerah, Prof M Nuh DEA membawakan materi tentang Publikasi untuk Informasi Akurat bagi Masyarakat, Dahlan Iskan tentang Kinerja Organisasi yang Futuristik, serta Kepala Instalasi Paliatif RSUD dr Soetomo Surabaya yang menyampaikan Dr H Agus Ali Fauzi The Power of Personality. 

"Selama tiga hari ini jajaran pimpinan OPD akan mendapatkan materi yang sangat penting bagi pengembngan instansinya maupun penguatan kinerjanya. Maka, kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ibu gubernur sudah memfasilitasi dengan baik juga," pungkas Aries.