SURABAYA - Jawa Timur masih menjadi barometer dalam penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga diklat bagi ASN. Hal itu ditandai dengan pesatnya kemajuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim dengan menerapkan Corporate University (Corp-U).

Tak hanya di level provinsi, Jatim juga berhasil mengawali terwujudnya Cop-U hingga level pemerintah kota. Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Adi Suryanto mengatakan, kehadiran Corp-U Kota Blitar melalui kerjasama dengan BPSDM Jatim merupakan pertama kali di Indonesia. Sejauh ini, belum ada pemerintah setingkat kabupaten/ kota yang menginisiasi hadirnya Corp-U di daerah mereka.

"Jatim masih menjadi yang terbaik dalam pengelolaan dan penyelenggaraan diklat. Karena itu, BPSDM Jatim menjadi barometer BPSDM lain di Indonesia," ungkap Adi Suryanto dalam Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) II, Rabu (16/2/2022).

Adi menegaskan, inisiasi Pemkot Blitar layak diapresiasi. Hal ini menjadi tanda betapa tingginya perhatian pemerintah kota setempat terhadap pengembangan kompetensi ASN-nya. "Tuntutan ASN semakin tinnggi di tengh era disrupsi saat ini. Karena itu mereka harus lebih tangguh dengan melakukan kreatifitas dan terus berinovasi," ujar Adi.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memberikan apresiasinya sekaligus kepada penghargaan kepada Wali Kota Blitar Santoso. Penghargaan tersebut diberikan karena Wali Kota Blitar menjadi yang pertama menginisiasi sistem pembelajaran ASN yang terintegrasi (Corp-U). "Terima kasih wali kota atas waktu dan inisiatif menjadi pertama melaksanakan Corp-U dari kabupaten/ kota di Indonesia," ujar Khofifah.

Menurut Khofifah, langkah awal yang dilakukan Pemkot Blitar ini akan menjadi pendorong kebangkitan SDM di Jatim. Seperti halnya kebangkitan ekonomi yang dimulai dari daerah, baik kabupaten, kota dan provinsi sehingga terakumulasi sebagai bagian dari kebangkitan ekonomi nasional. Hal ini sering kali dijadikan referensi atas prediksi McKinsey  bahwa Indonesia akan menjadi negara nomor 7 di dunia.

"Jadi kalau Indonesia akan masuk pada Big Seven pada 2030, mari kita menghitung potensi ekonomi dari daerah kita masing-masing yang bisa kita inisiasi lewat berbagai kekuatan SDM, SDA maupun jejaring yang bisa kita inisiasi," ujar Khofifah.

Dijelaskan Khofifah, di sangat banyak negara maju selalu melihat kategorisasi SDM yang dimiliki. Dari sisi science, dapat didukung dari personel institusi maupun dari perguruan tingginya. Di Indonesia juga  telah dibentuk Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN). Kehadiran BRIN ini menjadi bagian penting untuk terus berinovasi. Bahkan, kalau ada BRIN di tingkat nasional, maka di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga harusnya ada kelembagaan yang sama. "SDM yang dimiliki oleh berbagai provinsi ini dapat bisa dihitung untuk bisa berkontribusi pada perwujudan 2030 menuju Indonesia big seven dunia," ungkap Khofifah.

Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim Aries Agung Paewai menuturkan, kepercayaan LAN RI terhadap institusi yang dia pimpin sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan pemberian kuota PKN II yang terbanyak di Indonesia. Hal ini memberi peluang yang cukup besar bagi ASN di kabupaten/ kota di Jatim untuk mengikuti PKN II bagi yang sudah menjabat.

"Di Jatim masih banyak juga pejabat yang belum mengikuti PKN II meski sudah menjabat. Kebetulan BPSDM Jatim mendapatkan kuota PKN II tiga angkatan. Ini patut disyukuri, dan seharusnya bisa dimanfaatkan para pejabat untuk bisa segera mengikuti pelatihan ini," tegas Aries.

Hal tersebut karena Kementerian PAN RB telah mewajibkan ASN untuk mengikuti diklat penjenjangan. Bagi yang tidak melaksanakan, ada sanksi yang tercantum dalam Permen PAN-RB dan yang akan ditindaklanjuti dengan Peraturan BKN dan LAN. Sanksi tersebut antara lain, penundaan kenaikan pangkat atau penghentian tunjangan jabatan. "Melalui pelatihan ini kami berharap akan tercipta seorang PNS yang memiliki kompetensi yang memadahi. Baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap seorang PNS," pungkas Aries.