“Tuntutan adanya perbaikan kualitas kinerja birokrasi ini erat kaitannya dengan keinginan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (good governance) ditingkat lokal, dimana dalam paradigma good governance institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien serta responsive terhadap kebutuhan rakyat, bersifat fasilitatif ketimbang control dan bekerja berdasarkan aturan hukum yang berlaku”, demikian salah satu pokok pikiran yang disampaikan dalam sambutan resmi Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur pada kegiatan On the Job Training PNS Pemerintah Kabupaten Gresik yang difasilitasi oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan provinsi Jawa Timur pada tanggal 14 Maret 2013 lalu.

Pemerintah Kabupaten Gresik nampaknya sangat menaruh perhatian besar terhadap upaya-upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas birokrasi dan menyadari sepenuhnya akan kebutuhan kinerja pemerintahan yang dimotori oleh Pegawai Negeri Sipil di daerahnya. Dan tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Kabupaten Gresik menghadirkan banyak pakar seperti Prof. Dr. Yatim Riyanto, M.Pd, Guru Besar Universitas Negeri Surabaya dan Prof. Dr. Zainudin Maliki,  Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur, Arif Hoetoro, Ph.D dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, Dr. Aman Sudarto dari Badan Diklat Provinsi Jawa Timur serta para praktisi pemerintahan daerah pada kegiatan On The Job Training PNS tersebut. Kegiatan  yang diikuti oleh kurang lebih 220 orang PNS baru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik itu ditujukan untuk meningkatkan kesiapan para PNS baru baik dari aspek hard competency maupun soft competency.

Kegiatan on the job training yang dilaksanakan selama 2 hari itu tidak hanya diisi dengan Ceramah Tematik tentang reformasi birokrasi tetapi juga kegiatan Focus Group Class yang dipandu oleh para pakar dalam beberapa kelompok seperti Pendidikan, Kesehatan, Pembangunan, Administrasi Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dengan sajian  tema kajian lengkap dan menarik seperti tentang : isu-isu strategis pengembangan pendidikan daerah, pengembangan kualitas pelayanan baik publik maupun kesehatan, implementasi pembangungan berkelanjutan, pemberdayaan masyarakat partisipatif dan manajemen personil, materiil dan keuangan. Lengkapnya menu tema tersebut diharapkan dapat memotivasi dan memberikan "gizi" semangat para PNS agar mampu menjalankan fungsinya secara efektif efisien dalam proses reformasi jati diri dan merubah stereotype pegawai pemerintah yang bekerja dan berkapasitas ”minimal” menjadi jajaran aparatur yang “professional”.  (Rin)