SURABAYA - Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, secara resmi membuka kegiatan Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) Tahun 2023, Minggu (1/10/2023), di Graha UNESA, Surabaya. 

Orientasi yang diikuti oleh 5.280 orang peserta PPPK ini, merupakan wujud komitmen Pemprov Jatim dalam upayanya mengembangkan kompetensi ASN maupun PPPK, melalui berbagai program yang sistematis dan berkelanjutan. 

Metode orientasi dilakukan secara tatap muka, dengan mendalami tugas dan fungsi penanaman nilai-nilai core value ASN Berakhlak, serta pemantapan literasi digital untuk ASN. Durasi orientasi akan berlangsung selama 30 jam pelajaran tatap muka dan 42 jam pelajaran daring, dengan memakai metode Massive Open Online Course (MOOC) melalui Learning Management System dari LAN RI. 

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mengatakan, Ia menggarisbawahi  hasil survei KemenPAN RB bahwa 83,4% alasan menjadi ASN maupun PPPK ialah ingin berkontribusi terhadap negara dengan meningkatkan pelayanan masyarakat. 

“Maka, kepada seluruh PPPK saya berharap, semoga selama mengabdi selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran dan kesuksesan di dalamnya agar bisa berkontribusi terhadap negara dengan baik terutama untuk Pemprov Jawa Timur" tuturnya. 

Lebih lanjut, Khofifah menerangkan, terkait dengan reformasi birokrasi dalam visi Indonesia 2045 yang di dalamnya terdapat beberapa hal penting. “Tugas kita semua, yakni pembangunan manusia dan penguasaan iptek pada semua lini maupun sektor, hal ini bagaimana meningkatkan indeks inovasi dan indeks kompetitif di antara kita semua,” terangnya. 

Reformasi birokrasi dalam visi Indonesia 2045 selanjutnya, Khofifah menyebutkan, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Diungkapkannya, Mc Kenzie memberikan prediksi, tahun 2030 ekonomi Indonesia masuk pada skala tujuh ekonomi global, sedangkan Price Waterhouse Cooper (PWC) juga memberikan prediksinya tahun 2045 Indonesia masuk pada empat besar dunia. 

“Hal ini agar bagaimana bersama-sama kita menjaga pembangunan ekonomi berkelanjutan terus bisa berseiring dengan green economy dan blue economy,” ujar Khofifah.

Khofifah menyampaikan, reformasi birokasi dalam visi Indonesia 2045 selanjutnya ialah, pemerataan pembangunan. Menurut Khofifah, pemerataan pembangunan yang dimaksud  di sini, adalah percepatan pengentasan kemiskinan. 

“Alhamdulillah penurunan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur, turunnya paling ekstrem di antara semua provinsi di Indonesia.  Itu artinya para kepala desa, lurah-lurah, dan pendamping desa juga turut bekerja keras dalam proses literasi agar terus berjalan dengan baik,” tuturnya. 

Reformasi birokrasi dalam visi Indonesia 2045 berikutnya adalah pemanfaatan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Khofifah berharap, dengan visi-visi tersebut, seluruh PPPK yang hadir, dapat mengorientasikan berbagai sektor sesuai dengan tugasnya masing-masing. 

Sementara itu, Kepala BPSDM Jatim, Ramliyanto, dalam laporannya menyampaikan, kegiatan orientasi PPPK di lingkungan Pemprov Jatim ini adalah wujud upaya dalam mengoptimalkan kerja ASN dan PPPK agar lebih bekerja secara cerdas, cepat, dan detail. 

“Sesuai dengan arahan Ibu Gubernur bahwa, kinerja ASN dan PPPK saat ini harus berganti channel dari yang selama ini bekerja biasa-biasa saja, dari yang ordinary menjadi extra ordinary atau luar biasa. Cara untuk mewujudkan kinerja tersebut adalah lewat perubahan budaya kerja di masing-masing instansi. Ekosistem ini menjadi penting dalam mengoptimalkan kerja cerdas, cepat, inovatif dan profesional,” pungkas Ramli. 

Diketahui, dalam agenda pembukaan orientasi PPPK di lingkungan Pemprov Jatim ini juga dilakukan penandatagan nota kesepakatan atau  Memorandum of Understanding (MoU) antara Gubernur Khofifah dengan Kepala BPSDM Kemenkominfo RI, Hary Budiarto. MoU tersebut, bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan indeks literasi digital di Jawa Timur, tentang pengembangan SDM di bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Jawa Timur. 

Turut hadir dalam acara, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (Sekdaprov Jatim) Adhy Karyono, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI, Kepala Kantor Regional (Kanreg) BKN yang diwakili Kepala Bidang Pengembangan Kepegawaian, Staf Ahli Gubernur, asisten Sekda, dan para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Timur. (vin/s) 

sumber: Kominfo Jatim